Standar Pelayanan Kota Batam Masuk 10 Daerah Kota Terbaik, Rudi: Terus Layani Masyarakat

Batam - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Batam.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Di bawah pimpinan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Batam masuk 10 daerah kota terbaik penerapan SPM triwulan 1 pada tahun 2022 tingkat nasional hasil dari Monitoring dan Evaluasi Pelaporan SPM berbasis E-SPM oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

"Alhamdulillah, peningkatan pelayanan terus dilakukan. Ini adalah komitmen sebagai pemerintah untuk terus melayani masyarakat, " kata Rudi, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Pemko dan DPRD Sepakati Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan

Adapun, 10 daerah terbaik Nasional selain Batam yakni Bontang, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Palangkaraya, Magelang, Bekasi, Pekalongan, dan Sungai Penuh.

Selain tingkat Kota, apresiasi serupa juga disampaikan untuk 10 provinsi terbaik dan kabupaten terbaik secara nasional.

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

Dari data Kemendagri tersebut, di tingkat Kepri, hanya Batam yang yang masuk 10 daerah terbaik penerapan SPM triwulan 1 pada tahun 2022 tingkat nasional.

"Yang menilai langsung dari Kemendagri. Semoga ke depan, pelayanan untuk masyarakat di Batam terus meningkat, " tegas Rudi.

Baca juga: Penyelenggaraan SPBE, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas

Rudi menambahkan, capaian tersebut juga tak lepas dari ikhtiar para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ia bersyukur, ikhtiar selama ini ada hasilnya.

"Pencapaian SPM ini tidak mudah, butuh komitmen dalam melayani masyarakat, " ujarnya.

Baca juga: Sukses Jalankan Amanah Ex Officio, Rudi Diapresiasi Menteri Tjahjo Kumolo

Perencanaan daerah mencakup 6 (enam) bidang yang menjadi bahan evaluasi laporan SPM yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan bidang sosial.

Pelaksanaan SPM sesuai  dengan Permendagri 59 Tahun 2021 bahwa pelaporan pelaksanaan penerapan SPM dilaporkan per triwulan melalui aplikasi, selain dilaporkan pada 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Untuk diketahui, Rudi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam itu memang menaruh perhatian lebih terhadap standar pelayanan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Kami akan terus berkomitmen agar masyarakat Kota Batam mendapatkan layanan dengan mutu pelayanan prima, " katanya.

Komitmen yang kuat dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi serta dukungan dari seluruh tim penerapan SPM inilah merupakan faktor utama pencapaian yang diraih setelah  bekerja secara optimal mengawal pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi SPM ini.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

"Jangan berpuas diri, terus tingkatkan pelayanan agar dari tahun ke tahun makin baik, " pesan Rudi bagi ASN Pemko Batam.